Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan arahan Mendagri Tito Karnavian mengenai 10 strategi menangani inflasi di daerah. Hal itu disampaikan Fatoni pada acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dikutip Jumat (19/5/2023). Strategi pertama, kata Fatoni, yakni menjadikan persoalan inflasi sebagai isu prioritas dan membangun sinergi antara semua stakeholder terkait seperti saat penanganan pandemi Covid 19.
“Kedua, perlunya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar paham dan tidak panik, tetap tenang," kata Fatoni. Ketiga, lanjut Fatoni, perlu mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian Keempat, mengaktifkan Satgas Pangan, lalu kelima dalam penyaluran BBM subsidi diharapkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.
Pantas Mandala Shoji Somasi Hotel Usir Paksa, Rugi Rp106 Miliar, Acara Undangan 400 Orang Berantakan Halaman 3 KTT ASEAN Jepang: Cina dan Iklim jadi Fokus Utama Promo Natal dan Tahun Baru 2024 dari Informa Malang Olympic Garden, Ekstra Diskon Sampai 8 Persen Suryamalang.com
Pengungsi Rohingya Sudah Masuk Pekanbaru, 13 Orang Luntang lantung di Kota: Kami Tidur di Jalan Halaman 3 Berita Persebaya Hari Ini Populer: Tuntutan Bonek Dikabulkan, Alasan Uston Usai Ditahan Persis Surya.co.id Kunjungan Wisman Capai 2 Digit pada 2023, Didominasi Malaysia
Aktivis HAM Belanda Minta Pemerintah Belanda Memblokir Ekspor Suku Cadang Pesawat F 35 ke Israel Sebab, masyarakat tidak mampu saat ini masih menjadi prioritas pemerintah pusat. "Keenam, melaksanakan gerakan hemat energi. Ketujuh, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen," ujar Fatoni.
Selain itu, ke depan diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dalam penyaluran komoditas pangan hingga ke pelosok desa. “Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis," jelas Fatoni. Strategi kesembilan, perlunya mengintensifkan jaring pengaman sosial, seperti dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat.
"Terakhir, kesepuluh, melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) provinsi masing masing, mengumumkan angka perkembangan inflasi hingga kabupaten dan kota," lanjut Fatoni. Selain itu, lebih lanjut Fatoni menjelaskan, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan bersama sama baik oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dan swasta. Dia menegaskan, Kemendagri rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi seminggu sekali yang dipimpin langsung oleh Mendagri.
“Kita harus fokus mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," ungkap Fatoni.